PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas ­Perhubungan (Dishub) membongkar 21 halte yang tersebar di berbagai titik.

Penggunaan yang tidak sesuai fungsinya menjadi landasan Dishub membongkar fasilitas tersebut.

Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Panji Kharismadi menyampaikan, pihaknya telah membongkar 21 halte.

Pembongkaran memerlukan biaya sekitar Rp190 juta. Besaran biaya tersebut turut mencakup pembangunan trotoar setelah pembong­karan dilakukan.

“(Biaya pembongkaran) Satu halte sekitar Rp10 juta. Namun, itu bukan berarti sama untuk setiap halte. Ada halte yang biaya bongkar de­ngan renovasi (trotoar) lebih rendah dari Rp10 juta. Ada juga yang biaya bongkar dengan renovasi lebih tinggi dari Rp10 juta,” ucap Panji, beberapa waktu lalu, seperti dilaporkan kontributor “PR” Satira Yudatama.

Pembongkaran, ucap Panji, dilakukan karena fungsi halte tidak lagi sebagaimana semestinya. Setelah pembongkaran, pihaknya kemudian memulihkan trotoar di titik tersebut.

Perihal fungsi halte yang tidak lagi sesuai yang menjadi alasan pembongkaran, Panji mengungkapkan, di an­taranya adalah digunakan sebagai tempat tinggal para penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagai tempat penyimpanan sayur, dan juga sebagai lapak menjual burung.

“Ada juga beberapa yang tak lagi terpakai karena ber­laku rekayasa lalu lintas dan pengubahan rute,” tutur dia.

Saat ini, ucap Panji, masih terdapat 251 halte di Kota Bandung. Pihaknya bakal te­rus melakukan evaluasi atas halte–halte yang masih ada tersebut.

Lantaran demikian, ada kemungkinan akan ada lagi pembongkaran halte pada waktu yang akan datang.

“Misalnya, di Sukajadi, ada halte di sisi kanan yang mesti dibongkar. Saat ini kan (Jalan) Sukajadi satu arah, ke utara semua. Halte yang masih berfungsi di sebelah kiri saja,” tuturnya.

Panji mengatakan, evalua­si mencakup penilaian dari Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, meng­ingat halte merupakan bagi­an dari barang milik daerah.

Dalam proses pembong­kar­an, seumpama sudah mem­peroleh persetujuan, ta­hap akan berlanjut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah guna menghitung nilai aset.

Panji turut mengajak ma­syarakat agar turut menjaga kebersihan halte yang ada saat ini di Kota Bandung. Saat ini, kata dia, hanya terdapat lima pegawai non-PNS yang bertugas membersih­kan halte.

“Petugas itu membersih­kan halte setiap hari. Saat petugas bergeser member­sih­kan halte di titik lain, titik yang sebelumnya sudah bersih kem­bali kotor. Hal itu merupakan kendala. Kami berharap, masyarakat ikut berpartisipasi menjaga kebersihan halte,” ucap dia.

Sementara itu, pengoptimalan fungsi barang milik daerah beserta kondisi trotoar termasuk pesan dari Ketua DPR Kota Bandung Tedy Rusmawan kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada sisa masa jabatan sebagai wali kota.

Tedy mengatakan, Yana mesti mampu menuntaskan persoalan yang masih terjadi, lalu menetapkan prioritas pembangunan, prog­ram, dan ­anggaran.

“Prinsipnya, perlu bisa ber­tindak cepat, dan tepat,” ucap Tedy.***

Sumber : Pikiran Rakyat