PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan pariwisata berbasis hak asasi manusia di Jawa Barat, yang resmi dicanangkan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi di Museum Sri Baduga Bandung, Selasa 5 Juli 2022.
Mualimin Abdi mengatakan, pariwisata berbasis HAM di Jawa Barat merupakan proyek percontohan pelayanan publik berbasis HAM, khususnya pada sektor pariwisata.
Dengan banyaknya tempat wisata, maupun hotel, maka pemenuhan HAM bagi masyarakat harus menjadi fokus pemerintah.
Terlebih HAM sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, yang menjadi pijakan dalam berbangsa dan bernegara.
“Oleh karena itu, HAM tentu dalam implementasinya tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah. Kita wajib bersinergi dengan para pelaku usaha, utamanya adalah para pelaku usaha di bidang pariwisata, khususnya Jawa Barat,” kata Mualimin.
Aplikasinya proyek ini antaranya destinasi wisata tidak melibatkan tenaga kerja anak-anak usia 18 tahun ke bawah.
“Penuhi hak asasinya, kalau pekerja masih (usia) sekolah harus diberikan waktu untuk sekolah, juga waktu untuk belajar karena belajar juga merupakan HAM. Melakukan dan melaksanakan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing juga HAM,” ujar Mualimin.
Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, pihaknya sangat mendukung kegiatan pencanangan ini terutama dalam pemenuhan HAM wisata Jabar baik terkait tempat ibadah, sarana dan prasarana, maupun tenaga kerja yang melibatkan anak-anak. Tempat wisata juga harus memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.***
Sumber : Pikiran Rakyat
