Bandung – Capaian positif yang ditorehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar selama tahun 2022 memang patut dibanggakan. Namun, ada catatan-catatan sebagai bahan evaluasi, khususnya dalam menyongsong berbagai tantangan di tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu dalam acara Refleksi Akhir Tahun PKS Jabar bertajuk “Catatan Pembangunan Jawa Barat dan Dinamikanya di Tahun 2022”, di Kota Bandung, Jumat (30/12).
Haru mengaku mengapresiasi segelintir capaian apik yang ditorehkan Pemprov Jabar. Hanya saja, ia meminta capaian-capaian tersebut dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.
“Alhamdulillah, Jawa Barat di tahun 2022 menjadi daerah dengan tujuan investasi terbesar, menjadi daerah dengan keterbukaan informasi yang tinggi dan kinerja ASN-nya juga sangat baik, ini perlu dipertahankan,” ujar Haru.
Meski begitu, Haru mengingatkan agar Pemprov tidak lantas berpuas diri. Sebab, masih ditemukan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang cukup sulit dan perlu menjadi sorotan serius semua pihak.
Pihaknya merinci sejumlah persoalan yang hingga kini masih menghantui Jawa Barat, yakni peningkatan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, kasus stunting lebih tinggi dibanding nasional, tingginya risiko kebencanaan akibat cuaca ekstrem, PHK massal karena tekanan ekonomi global, hingga masalah ketahanan.
“Ini memerlukan strategi khusus dan perhatian serius, jangan sampai masyarakat justru terkena imbasnya,” kata Haru.
Atas dasar itu, Haru mendorong Pemprov menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar persoalan-persoalan tersebut tidak menjadi bom waktu yang dapat menganggu pembangunan Jawa Barat.
Di samping itu, Pemprov juga harus melakukan penguatan UMKM untuk mengantisipasi PHK massal, stimulus untuk petani dan nelayan, termasuk melahirkan kebijakan serta program khusus guna mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah harus fokus, jangan lagi mengutamakan pembangunan gimik, kasihan masyarakat, pemerintah harus berjuang keras di 2023 ini,” tandasnya.
sumber : rmboljabar.com
