Bandung – PKS meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk meninjau kembali anggaran yang disiapkan pada APBD 2023 untuk rencana pembangunan alun-alun di sejumlah daerah Jawa Barat. PKS menyebut, total anggaran untuk pembangunan alun-alun itu mencapai ratusan miliar rupiah.
Ketua Fraksi PKS di DPRD Jabar Haru Suandharu mengungkap saat ini Pemprov harus fokus kepada penanganan gempa Cianjur. Sementara, anggaran untuk kebencanaan disiapkan Pemprov Jabar senilai Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar pada APBD 2023 mendatang.
Namun menurut catatan PKS, kata Haru, anggaran tersebut disiapkan juga untuk menangani dampak resesi di Jabar. Kini menurut Haru, selagi APBD 2023 sedang dievaluasi Kemendagri, PKS meminta anggaran itu ditinjau ulang dengan Pemprov memprioritaskan penanganan warga Cianjur yang terdampak gempa.
“Iyah betul, ada anggaran Rp 156 miliar untuk pembangunan alun-alun. Itu kan dikasih judulnya program strategis Pak Gubernur. Makanya kita ngomong, terkait pemenuhan janji kampanye, mohon ditinjau ulang kembali di tengah masa-masa krisis seperti sekarang,” kata Haru saat berbincang dengan detikJabar, Kamis (1/12/2022).
PKS, kata Haru, tidak mendesak Pemprov untuk membatalkan anggaran rencana pembangunan alun-alun. Namun eloknya, anggaran itu bisa ditinjau ulang dengan disesuaikan pada kondisi bencana yang sedang dialami di Cianjur.
“Yang pertama soal pemenuhan janji kampanye, silakan bisa dilaksanakan. Tapi, bagaimana kondisi bencana juga bisa diselesaikan. Artinya kita nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah. Kita pengen, mangga Pak Gubernur dengan Pak Wagub dan Pak Sekda sama OPD, sok berunding. Kita bisa bikin apa nih buat Cianjur,” tuturnya.
Haru dan PKS memaklumi gempa yang terjadi di Cianjur tidak bisa diprediksi dan belum siap dihadapi semua pihak. Namun menurutnya, setelah ini Pemprov Jabar harus ikut mencari solusi bagaimana nasib warga Cianjur yang telah terdampak gempa.
“Makanya kita nggak mau, ini nggak boleh, itu nggak boleh, sok maunya gimana. Tapi harus dipikirkan solusinya dan itu memang butuh waktu. Yang saya ingin, itu anggarannya berapa. Untuk kedaruratan berapa, itu pake anggaran mana. Nanti untuk rehab berapa, kan cakep tuh kalau gitu. Itu yang kita minta,” katanya.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang hadir usai agenda paripurna Rabu (30/11), merespons sorotan dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat. Uu menegaskan upaya Pemprov Jabar tidak perlu diragukan untuk penanganan Cianjur.
Menurut Uu, mekanisme yang akan dilakukan, nantinya pemprov bergerak berdasarkan permohonan bantuan dari Pemkab Cianjur. Melalui permohonan itu, pemprov akan membuat sebuah keputusan yang turut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.
“Masalah anggaran mah jelas, tinggal mekanisme yang dilakukan bupati meminta bantuan kepada kami. Kami akan membuat sebuah keputusan sesuai dengan permohonan dan sesuai dengan kemampuan kami. Itu jangan diragukan masalah bantuan dan perhatian kami,” ujarnya.
sumber : detik.com
