BANDUNG – Koalisi parpol pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan, belum lama ini mencapai kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Piagam ditandatangani oleh semua perwakilan Partai politik pengusung Anies Baswedan, yaitu Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Zaenal A Budiyono menilai, arti piagam KPP ini merupakan langkah maju dari Koalisi Anies Baswedan yang sempat dikabarkan belum solid, tidak kompak, bahkan diprediksi akan rontok di tengah jalan.
“Anies Baswedan unggul dua langkah. Faktanya, elit dari ketiga Partai di KPP berhasil menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan antar mereka, yang akhirnya dituangkan dalam piagam,” kata Zaenal.
Sebelumnya, kata Zaenal, prediksi sejumlah pihak menyatakan Koalisi bisa saja bubar di tengah jalan.
Menurutnya, analisa seperti itu wajar saja, karena belum ada pengikat apapun, selain kesepakatan lisan.
Itu juga berpotensi terjadi di KIB dan KKIR, yang sampai saat ini juga masih bersifat Koalisi cair.
Dengan terbitnya Piagam KPP, kata Zaenal, Anies Baswedan bisa dianggap unggul dua langkah dari capres lainnya. Alasan pertama, tiket pencalonannya berupa Parliamentary Treshold (PT) 20 persen telah aman di genggaman.
Kedua, ruang silaturahmi ke sejumlah daerah juga semakin luas, karena selama ini sosialisasi Anies Baswedan terkesan hanya ditopang Nasdem.
“Ke depan, dengan piagam ini maka mesin Partai PD dan PKS bisa diaktifkan,” terangnya.
Faktor tak terlihat apa yang mendorong Nasdem, PD dan PKS lebih cepat mencapai kesepakatan final, daripada KIB dan KKIR?
Menurut Zaenal, rahasianya ada di Tim Kecil Koalisi. Sejauh ini mereka bergerak aktif dan selalu terhubung.
Dari beberapa informasi yang didapatkan, anggota Tim Kecil bertemu setiap minggu sejak pertengahan 2022 lalu sampai sekarang, untuk merajut jalan menuju Koalisi.
Tentu itu tak mudah, karena jika mengingat ke belakang, beberapa kali terjadi ketegangan antar elit ketiga parpol.
Executive Director of Developing Countries Studies Center (DCSC-ASIA) juga mengungkapkan, meski adu argumen terjadi antar petinggi Partai, namun di saat yang sama, Tim Kecil aktif berkomunikasi seolah tidak terpengaruh dinamika di level elit.
“Itu yang tidak terjadi di KIB dan KIR, dimana juru runding yang terlihat disana lebih didominasi oleh Ketum dan Sekjen,” imbuh Zaenal.
Selain itu, sambung Zaenal, komposisi Tim Kecil Koalisi juga bukan diisi nama-nama yang sudah sering didengar di media, melainkan kombinasi antara para pemikir, administrator Partai, plus yang pasti, semuanya adalah orang kepercayaan Ketua Partai.
“Ini penting, karena keputusan terakhir Koalisi tetap di tangan para ketua umum. Maka menempatkan orang kepercayaan Ketum di Tim Kecil menjadi penting untuk agar para ketua Partai mendapatkan update secara realtime,” pungkasnya. (*)
Sumber: Rdarbandung.id
