Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan partainya sedari awal menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ia menyinggung sikap pemerintah yang tak bisa memastikan harga BBM tetap mampu terjangkau bagi masyarakat. Syaikhu mengkritik sikap pemerintah yang tetap menyediakan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan menanggung biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak.
“Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?” kata Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (1/9).
Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM akan berdampak luas dan signifikan, khususnya dalam penyalurannya bansos yang datanya tidak akurat serta penyalurannya tidak tepat sasaran selama ini.
Syaikhu menyinggung pula pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM.
Dia menilai, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
“Terlebih Transparansi Internasional Indonesia pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD sekitar 30 sampai 40 persen terindikasi korupsi. Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas,” ujarnya.
Syaikhu menegaskan, kebijakan menaikkan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
Menurutnya, masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM ialah masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi, seperti pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.
“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” tegas Syaikhu.
Haedar Nashir meminta pemerintah Joko Widodo untuk mencari solusi terbaik agar rakyat tidak dirugikan dengan rencana kenaikan BBM.
“Kami menyarankan agar DPR bersama pemerintah perlu duduk mencari solusi terbaik,” kata Haedar saat di temui di Universitas Surabaya, Rabu (31/8) malam.
Haedar berharap agar rakyat kecil tidak dirugikan oleh setiap kebijakan pemerintah.
“Semua pihak harus duduk bersama agar rakyat kecil atau mayoritas tidak memperoleh kerugian setiap kebijakan. Jadi poin-nya di situ,” ujarnya.
Sumber : CNN Indonesia
