PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas dukungan dan persetujuan Komisi VI DPR atas usulan 10 BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan tujuh inisiatif aksi korporasi atau rights issue BUMN 2022. Erick memastikan PMN yang diberikan dapat membawa hasil yang baik dan tidak sekedar hanya menyandarkan daripada keuangan BUMN kepada negara.

Erick menyampaikan, Komisi VI selalu mendorong BUMN tak hanya menjadi korporasi sehat yang memberikan pemasukan maksimal kepada negara, melainkan juga optimal dalam pelayanan publik atau intervensi saat terjadi ketidakseimbangan pasar.

“Tiga tahun terakhir, alhamdulillah kalau dilihat dari data-datanya, kontribusi yang sudah diberikan kepada BUMN kepada negara kurang lebih Rp1.200 triliun yang terdiri atas pajak, dividen, dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp4.013 triliun,” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR terkait pengambilan keputusan terhadap usulan 10 BUMN penerima PMN 2023 dan inisiatif aksi korporasi atau rights issue 2022 di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022.

Dengan demikian, dalam tiga tahun terakhir, ada kenaikan masing-masing per tahunnya Rp50 triliun lebih tinggi daripada tahun sebelumnya secara kumulatif. Erick menyampaikan, kontribusi sebesar Rp4.013 triliun berasal dari Rp2.118 triliun pajak, Rp 1.466 triliun dalam bentuk PNBP dan Rp Rp429 triliun dividen. Angka tersebut jauh lebih besar dari PMN yang diberikan kepada BUMN yang tercatat sebesar Rp269 triliun atau hanya sebesar 6 persen dari total kontribusi BUMN yang berupa dividen, pajak, dan PNBP periode 2012-2022.

Erick ingin dividen yang diberikan negara dapat seimbang dengan PMN yang diberikan negara kepada BUMN.

“Tentu ini hasil dan upaya kerja sama antara Kementerian BUMN dan Komisi VI sebagai tupoksi yang memang terus mendorong profesionalitas dan transparasi di BUMN,” ungkap mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick juga ingin kontribusi BUMN lewat dividen dapat terus meningkat setiap tahunnya. Erick ingin dividen yang diberikan negara dapat seimbang dengan PMN yang diberikan negara kepada BUMN.

“Kita akan terus berusaha meningkatkan dividen kami di 2023 dan 2024, di mana kalau lihat dari data-data yang kita bisa lakukan di 2022 ini Rp39,7 triliun, tetapi nanti insya Allah di 2023 bisa naik ke Rp43 triliun, dan bahkan di 2024 targetnya kurang lebih Rp 50 triliun, jadi antara PMN dan dividen itu bisa berimbang 0-0 atau 50:50 dari totalnya,” lanjut Erick.

Sebagai informasi, jumlah realisasi PMN pada 2020 tercatat sebesar Rp68,9 triliun, usulan PMN 2022 sebesar Rp57,9 triliun, dan usulan PMN 2023 sebesar Rp69,8 triliun.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR dan kami memastikan para BUMN yang mendapat dukungan maksimal dari Komisi VI bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Erick menambahkan.***

Sumber : Pikiran Rakyat