Dadang menambahkan empat bulan lalu dirinya telah meminta kepada ajudan Ridwan Kamil untuk mengagendakan pertemuan membahas hal ini. Selain membahas usulan pembangunan flyover, kata Dadang, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai pembangunan infrastruktur lainnya, mengingat jalan yang melintas di Bojongsoang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Saya kemarin benar sempat menyampaikan bahwa jangan Kota Bandung saja yang diurus (Ridwan Kamil), iya. Di Kota Bandung, fly over Kiaracondong sudah selesai. Lantas Kabupaten Bandung apa? Ingat Jawa Barat itu, bukan Kota Bandung saja, tapi ada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat,” ujar Dadang dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2/2023).
Dadang berharap selain mendiskusikan usulan pembangunan flyover, dirinya juga ingin meminta keadilan dalam anggarannya.
“Jangan ditempatkan di satu daerah saja. Mari duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Ini akan lebih bijak,” sambungnya.
Ia menegaskan pihaknya sudah membuat tim akselerasi cekungan Bandung. Oleh karena itu, permasalahan kemacetan ini juga harus menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.
Dadan juga kembali menegaskan jalan Bojongsoang merupakan kewenangan Pemprov Jabar, karena itu DED (Detail Engineering Design) untuk flyover juga harus dilakukan oleh Pemprov Jabar.
“Kenapa harus balik lagi ke kabupaten?” tanyanya.
Selain itu, Dadang juga akan mencoba mengusulkan pembangunan fly over Bojongsoang ke pemerintah pusat pada bulan Maret 2023 mendatang.
“Banyak kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung. Termasuk saya usulkan pembangunan danau buatan untuk penanggulangan atau meminimalisir ancaman banjir. Saya berencana membuat lima titik danau buatan di Kabupaten Bandung. Sudah beres DED-nya,” jelasnya.
Menurut Dadang, pembangunan kemacetan di Jalan Bojongsoang juga perlu sinergi semua pihak untuk diselesaikan bersama-sama.
“Seperti saya ngobrol dengan para kepala desa. Apa yang menjadi kebutuhan di tingkat desa, ya kita akomodir. Kan gitu, gampang kan,” terangnya.
Tak hanya usulan flyover di Bojongsoang, perbaikan jembatan Dayeuhkolot di atas Sungai Citarum, juga sudah diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jabar. Atas usulan itu akhirnya ada jembatan darurat di atas jembatan tersebut yang dibangun pada tahun 2022. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut perbaikan jembatan Dayeuhkolot. Padahal anggaran untuk penataan pembangunan jembatan Dayeuhkolot cukup besar.
“Termasuk pembangunan jembatan Rancamanyar dan Jembatan di Tegalluar juga sudah saya usulkan karena itu merupakan jalan provinsi, sehingga dalam usulannya disampaikan ke Gubernur Jabar,” paparnya.
Dadang berharap dirinya bisa bertemu Ridwan Kamil untuk menyampaikan semua keluhan dan apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Pembangunan jembatan Tegalluar yang sudah dijanjikan tidak terealisasi. Akhirnya, saya menggunakan APBD Kabupaten Bandung lagi. Hampir sebesar Rp 12 miliar untuk pembangunan jembatan Tegalluar,” terangnya.
Penataan pembangunan jembatan Rancamanyar juga demikian, kata Dadang, sampai saat ini belum terealisasi. Sampai akhirnya Pemkab Bandung menganggarkan Rp 7 miliar di tahun 2023.
Dadang menuturkan untuk mengusulkan berbagai program pembangunan di Kabupaten Bandung, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, Ia pun juga sempat mengusulkan pembangunan 22 SMA baru di Kabupaten Bandung ke Provinsi Jawa Barat, kemudian turun dari yang diusulkan itu menjadi 10 SMA, lalu turun lagi jadi 6 SMA baru.
“Sekarang menjadi 2 SMA baru. Padahal kita sudah menyiapkan lahan,” katanya.
Untuk diketahui, dalam beberapa kesempatan, Dadang pun sempat menyampaikan berbagai usulan pada reses Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Kalau kira-kira provinsi tidak bisa mengurus, ya berikan kewenangannya ke kabupaten/kota lagi. Insya Allah saya bisa,” tukasnya.
