Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi pentahelix dengan Diskominfo Kab. Bandung, Disdik kab. Bandung serta Polres Bandung. Dibuka langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna, seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Oliestha Ageng, Kadisdik Ruli Hadiana, Kadiskominfo Yosep Nugraha serta praktisi media Dery.
Dalam sambutannya, Dadang mengapresiasi gelaran seminar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini berdampak positif bagi insan pendidikan di Kabupaten Bandung, khususnya para kepala sekolah.
“Tentunya apa yang dilaksanakan IJTI ini salah satu langkah yang bagus dan saya turut mengapresiasi,” kata Dadang dalam keterangan tertulis, Senin (13/3/2023).
“Seminar ini sangat luar biasa, karena memang saya ingin membenahi sistem pendidikan di Kabupaten Bandung. Dengan seminar keterbukaan informasi publik ini jadi solusi,” imbuhnya.
Dadang mengatakan para kepala sekolah sering kali menjadi sasaran oknum wartawan sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal. Melalui seminar ini, ia berharap para kepala sekolah dapat memahami peran dan tugas media yang sebenarnya. Mengingat sebagian kepala sekolah sebelumnya merasa takut dengan teman-teman di media.
“Tidak semua insan pers, juga seperti itu kan. Tapi ada di antaranya sebagian oknum yang perlu kita perhatikan,” paparnya
Dadang pun berharap hadirnya seminar keterbukaan informasi publik ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan
“Bagi kepala sekolah jangan ragu, kalau ada yang bertanya peruntukan dana BOS sampaikan saja, kalau sudah melanggar hukum laporkan saja, sampaikan saja ke Pak Kapolres, kita kan negara hukum,” tegasnya.
Terkait adanya oknum media yang mengejar para kepala sekolah, Dadang mengatakan telah meminta agar para kepala sekolah untuk tidak takut.
“Sudah bekerja saja. Bekerja keras dengan menggunakan fisik, bekerja cerdas dengan menggunakan otak, bekerja ikhlas dengan menggunakan hati. Pokoknya enggak usah takut. Bekerja saja,” tuturnya.
Baca juga:
Jabar Hari Ini: Tertangkapnya Pembunuh Keji di Arjasari Bandung
“Ini gerakan yang bagus, mudah-mudahan indeks pendidikan di Kabupaten Bandung meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan pihaknya mendapatkan banyak keluhan terkait adanya oknum wartawan yang memiliki tendensi lain di luar kegiatan jurnalistik. Menurutnya, tindakan ini merupakan tindakan pemerasan dan dapat dilaporkan ke pihak berwajib.
“Kami sampaikan dalam UU Keterbukaan Publik, badan publik memang harus memberikan informasi setiap kegiatan yang menggunakan APBN atau APBD, namun demikian ada hal yang dikembalikan rahasia pribadi, hak kekayaan intelektual dan yang dapat memperlambat proses penyidikan dan itu mereka harus tahu dan dilindungi undang-undang untuk tidak diinformasikan,” tuturnya.
“Kalau ada oknum yang meminta uang dan mencari-cari kesalahan bisa langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu masuk pada kategori pemerasan,” tambah Kusworo.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kab. Bandung, Yosep Nugraha mendorong agar setiap sekolah mulai mengelola informasi secara terbuka. Hal ini sesuai amanat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Mulai saat ini benahi pengelolaan informasi di masing-masing sekolah dan mulailah bentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di setiap sekolah. Kenapa harus risih kalau kita bersih,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua IJTI Korda Bandung Raya Rezitya Prasaja berharap para peserta dapat lebih memahami terkait informasi publik. Dengan demikian, mereka dapat membedakan wartawan yang benar-benar menjalankan tugas jurnalistik dan oknum wartawan yang memberikan dampak negatif bagi profesi wartawan.
“Harapan kami dengan kegiatan ini kita sharing agar kepala sekolah dan unsur pendidikan lebih terbuka dengan wartawan, tidak takut sama wartawan, karena wartawan sebagai pilar keempat demokrasi kereta bisa jadi mitra strategis di lingkungan pendidikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, seminar ini dihadiri ratusan kepala sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), guru atau tenaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan pihak lainnya di Kabupaten Bandung.
