“Karena pendidikan politik kalangan nelayan masih kurang,” kata Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan kepada detikJabar, Jumat (31/3/2023).
Iwan menuturkan edukasi politik kepada kelompok nelayan perlu dilakukan. Sehingga kelompok nelayan tak hanya jadi sasaran saat Pemilu 2024 dan bisa memiliki daya tawar.
“Tujuannya agar mereka tidak disetir saat pemilihan dan sangat diharapkan nelayan memiliki daya tawar yang kuat dan tidak hanya jadi objek,” ucapnya.
Salah satu imbas dari minimnya pendidikan politik terhadap nelayan dengan munculnya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Namun, hal itu terjadi lantaran ketidaktahuan dari nelayan.
“Karena indikasi pelanggaran yang dilakukan mereka sebuah ketidaktahuan. Ke depan nelayan harus tidak bergantung kepada siapa pun dan siapa pemimpin mereka,” katanya.
Bawaslu Pangandaran sendiri sudah mengambil langkah untuk menangani para nelayan jelang Pemilu 2024. Para nelayan se-Pangandaran dikumpulkan untuk diberikan pendidikan politik.
Iwan mengatakan agar nelayan tak masuk kategori rentan, nelayan perlu dilibatkan dalam kontestasi Pemilu.
“Makanya pertemuan dengan ratusan nelayan hari ini dalam rangka merangkul nelayan untuk menjadi pengawas partisipatif,” katanya.
Iwan menambahkan pihaknya ingin bekerjasama dan membuat program khusus kepada nelayan untuk pengawasan partisipatif.
“Kami harapkan juga ada MoU dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),” katanya.
